Beberapa hari yang lalu saya bertugas menjaga booth kantor untuk Pameran Pekan Lingkungan Hidup 2012. Menjaga pameran merupakan tugas rutinan tambahan dari kantor. Biasanya pekerjaan yang harus dilakukan adalah membagi-bagikan segala jenis publikasi yang terkait dengan isu Perubahan Iklim guna mensosialisasikan kebijakan Perubahan Iklim serta definisi Perubahan Iklim itu sendiri kepada masyarakat. Untuk itu, saya juga dituntun untuk bisa menjelaskan tentang Perubahan Iklim kepada para pengunjung yang hadir. Nah, disinilah tantangan mulai muncul, kebanyakan masyarakat (termaksud pengunjung yang hadir dalam pameran) sudah pesimis dengan segala tindak tanduk pemerintah. Lebih parah lagi, ada pula masyarakat yang sama sekali tidak percaya akan keberadaan isu Perubahan Iklim dan menganggap isu ini hanya permainan politik pemerintah belaka. Padahal perdebatan isu Perubahan Iklim dalam kancah global bukan lagi soal apakah Perubahan Iklim tersebut exist or not, tapi bagaimana Indonesia bisa mengatasinya dan menjadi pemimpin dunia untuk isu tersebut.
Jadi pembicaraan antara saya dan para pengunjung berkutat pada hal berikut:
Saya : “Jadi pemerintah Indonesia sejauh ini sudah bernegosiasi di UNFCCC, blablabla...”
Pengunjung 1 : “Ini apakah kebijakannya sudah jalan? Atau masih sekedar wacana aja?”
Pengunjung 2 : “Sebaiknya yang diperbaiki bukan cuma iklim Indonesia, tapi juga iklim korupsi..”
Pengunjung 3 : “Di daerah saya, Kalimantan, ada berbagai macam permasalahan lingkungan yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Saya bingung sebenarnya pemerintah di daerah dan pusat itu koordinasinya seperti apa?”
Pengunjung 4 : “Apa sih bedanya upaya mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim?” (
this is the only not pesimist question asked)
I wonder why most of the Indonesian people has a pesimist view over the government? Dalam hipotesa awal saya, ketidakpercayaan pada pemerintah datang bukan secara tiba-tiba. Kekecewaan akan janji-janji pemerintah yang tidak pernah terealisasi menjadi faktor pemicu awal. Pasca 14 tahun reformasi, pemerintah tidak menunjukkan jaminan bahwa ia dapat menggiring masyarakat ke arah sistem perpolitikan yang lebih baik. Pemerintah dianggap gagal menyerap dan mengakomodasi aspirasi dan harapan masyarakat yang sangat tinggi. Sistem birokrasi yang tidak fleksible dan budaya korupsi yang telah mengakar kuat yang tidak juga mengindikasikan perubahan menjadi faktor utama yang membuat masyarakat menjadi apatis terhadap pemerintah.
Hal ini perlu diwaspadai karena ketidakpercayaan publik yang hampir mencapai titik kulminasi dapat menghadirkan tuntutan yang sangat tinggi untuk perubahan (social revolultion). Social revolution ini dapat lahir dengan dipacu oleh beberapa faktor yakni: (1) Common enemy masyarakat yaitu pemerintahan yang terlalu birokratis dan korupsi (2) Adanya collective awareness yang dengan gampang dipacu oleh keberadaan social media (dimana social media adalah sarana yang paling mudah diakses oleh lapisan masyarakat menengah sebagai lapisan terbanyak dari masyarakat Indonesia). (3) Kondisi ekonomi yang jatuh dan terpuruk.
Namun untuk kondisi Indonesia sekarang ini, faktor pemicu ketiga belum semata-mata muncul. Sebaliknya masyarakat Indonesia masih dimanjakan oleh tingkat perekonomian domestik yang positif (terindikasi dengan peningkatan GDP yang signifikan selema beberapa tahun kebelakang). Hal ini bisa kita rasakan dengan tingginya tingkat konsumersime yang umumnya datang dari kelompok ekonomi golongan menengah yang terus meningkat persentasenya.
Meskipun demikian, pemerintah harus segera waspada terhadap rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Reformasi seri ke II layaknya sebuah bom waktu apabila pemerintah tidak segera bertindak. Solusi dari dilema ini yakni dengan segera mereformasi struktur birokrasi dan keseriusan dalam merombak secara tuntas akar budaya korupsi.
Olivia D. Purba
(Penulis adalah alumnus jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia)
